Plh Kades Wilayah Bungku Barat Harus Bisa Jadi 'Paracetamol'

MOROWALI, Sulawesi Tengah - Camat Bungku Barat, Jalaludin Ismail, menghimbau kepada seluruh Pelaksanaan harian (Plh) Kepala Desa (Kades) di wilayah Kecamatan Bungku Barat harus bisa menjadi Paracetamol alias pendingin di tengah-tengah masyarakat.

Hal ini ditekankan Camat Bungku Barat kepada para Plh Kades mengingat kondisi dan perkembangan desa saat ini wilayah Bungku Barat tidak sama dengan kondisi sebelumnya, dimana hadirnya investasi akan ada banyak masalah termasuk menjelang pelaksanaan Pilkades.

Baca juga: Teknik Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye

"Seperti kita ketahui fungsi Paracetamol bisa mendinginkan yang panas. Kondisi hari ini beda dengan kondisi sebelumnya, karena sebelumnya belum ada apa-apanya tapi hari ini sudah jauh berbeda, " terang Camat Bungku Barat Jalaludin Ismail Kepada wartawan media ini diruang kerjanya, Senin (10/07/2023).

Dikatakan Jalaludin Ismail, selain mengurusi permasalahan yang ada dimasyarakat tugas utama Plh Kades adalah mensukseskan pelaksanaan persiapan pemilihan kepala desa dengan bertindak netral sebagai nahkoda untuk mengkondisikan situasi di desa dibawah Kendali Camat.

Baca juga: Kemendagri Komitmen Dukung Pelaksanaan PPKSP

Karena menurutnya, konteks Pilkades ini  beda dengan pemilihan lain. Pilkades ini dinilainya rawan akan konflik dan akan terbawa ke hal lainnya. Olehnya, diminta bagaimana seorang Plh Kades harus bisa menjadi Paracetamol di desa tersebut. 

"Tidak boleh lagi berpikir praktis tapi harus berpikir 100 kali lipat, Plh Kades harus nonstop 1x24 jam sigap melihat kondisi permasalahan. Tidak boleh apatis atau masa bodoh harus tanggap terhadap masalah dan mencari solusi terhadap masalah bukan memperkeruh masalah, " himbuh Camat Bungku Barat itu.

Baca juga: Kemendagri Minta Daerah Agar Perhatikan Perubahan RKPD

Demikian halnya permasalahan warga yang ada saat ini terkait ganti rugi lahan di dusun Polili, Desa Topogaro, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Mantan Camat Bahodopi itu langsung menginstruksikan Plh Kades Topogaro, Mahyudin, untuk segera menindaklanjuti.

"Saya minta Plh Kades Topogaro segera lakukan pendataan warga yang belum mendapatkan ganti rugi dan apa permasalahannya sehingga kita tau mencarikan solusinya, " harapnya yang saat itu bersamaan Plh Kades Ambunu juga diminta untuk segera menindaklanjuti permasalahan yang ada di desanya.

Baca juga: Penyusunan RDTR Dorong Pertumbuhan Investasi

Untuk diketahui, saat ini ada 7 desa dari 10 desa wilayah Bungku Barat yang akan melaksanakan Pilkades. Diantaranya adalah desa Topogaro dan Ambunu sebagai pusat lokasi industri tambang PT BTIIG yang saat ini sementara proses pembangunan smelter.

(PATAR JS)

Baca juga: PLN dan Pemprov DKI Gelar Aksi Tanam Pohon di Bantaran Sungai Untuk Masa Depan